Pertimbangan Hakim Menilai Bukti Elektronik Screenshot Dalam Perkara Perdata Wanprestasi: Analisis Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Kln Dan Pembelajaran Dari Singapura Dan Amerika Serikat
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
Tangkapan layar (screenshot) semakin sering diajukan sebagai alat bukti dalam sengketa perdata, tetapi hukum acara perdata yang bertumpu pada HIR belum mengatur secara khusus mekanisme penilaiannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan kekuatan pembuktian screenshot menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), membandingkan mekanisme pengujian keaslian bukti elektronik di Singapura dan Amerika Serikat, serta menguji kesesuaian pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Kln. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa screenshot dapat dikualifikasikan sebagai informasi elektronik, dokumen elektronik, maupun hasil cetaknya yang merupakan alat bukti hukum yang sah berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE. Namun, kekuatan pembuktiannya tidak bersifat mutlak karena bergantung pada terpenuhinya persyaratan keaslian, keutuhan, ketersediaan, dan keterkaitan bukti dengan para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 UU ITE. Perbandingan dengan Singapura dan Amerika Serikat menunjukkan pentingnya pemisahan antara keaslian bukti dan kebenaran isi, pengujian berdasarkan bantahan yang konkret, serta penggunaan mekanisme sertifikasi dan pemeriksaan forensik digital secara proporsional. Dalam Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Kln, pertimbangan majelis hakim yang mengesampingkan screenshot dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum pembuktian elektronik karena penggugat tidak mampu menunjukkan keaslian, keutuhan, ketersediaan, dan keterkaitan bukti dengan pihak tergugat. Penelitian ini menyarankan perlunya penguatan bukti elektronik sejak awal oleh para pihak serta penyusunan pedoman pembuktian elektronik oleh Mahkamah Agung untuk memberikan kepastian hukum dalam praktik peradilan perdata.
Kata Kunci: Screenshot; Alat Bukti Elektronik; Wanprestasi; Hukum Acara Perdata; Pertimbangan Hakim; Perbandingan Hukum.
Article Details
Section
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
References
Ali, A., & Heryani, W. (2012). Asas-asas hukum pembuktian perdata. Kencana.
Army, E. (2020). Bukti elektronik dalam praktik peradilan. Sinar Grafika.
Asimah, D. (2020). Menjawab kendala pembuktian dalam penerapan alat bukti elektronik. Jurnal Hukum Peratun, 3(2), 97–110.
Capra, D. J. (2024). Deepfakes reach the Advisory Committee on Evidence Rules. Fordham Law Review, 92, 2491–2506.
Fakhriah, E. L. (2009). Bukti elektronik dalam sistem pembuktian perdata. Alumni.
Fakhriah, E. L. (2020). Penemuan hukum oleh hakim melalui pembuktian dengan menggunakan bukti elektronik dalam mengadili dan memutus sengketa perdata. Jurnal Bina Mulia Hukum, 5(1), 89– 102.
Fawwaz, M. A. G. (2022). Kekuatan alat bukti screenshot sebagai bukti dalam proses pembuktian pencemaran nama baik di persidangan dihubungkan dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP [Skripsi, Universitas Pasundan].
Fuady, M. (2006). Teori hukum pembuktian (pidana dan perdata). Citra Aditya Bakti.
GIL v Public Prosecutor, [2025] SGCA 21 (Court of Appeal of Singapore).
Grimm, P. W., Bergstrom, L. Y., & O’Toole-Loureiro, M. M. (2013). Authentication of social media evidence. American Journal of Trial Advocacy, 36, 433–472.
Grimm, P. W., Capra, D. J., & Joseph, G. P. (2017). Authenticating digital evidence. Baylor Law Review, 69(1), 1–55.
Grossman, M. R., & Grimm, P. W. (2025). Judicial approaches to acknowledged and unacknowledged AI-generated evidence. Science and Technology Law Review, 26(2). https://doi.org/10.52214/stlr.v26i2.13890
Harahap, M. Y. (2017). Hukum acara perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan. Sinar Grafika.
Indonesia. (1847). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesië). Staatsblad 1847 No. 23.
Indonesia. (1927). Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg). Staatsblad 1927 No. 227.
Indonesia. (1941). Herziene Indonesisch Reglement (HIR). Staatsblad 1941 No. 44.
Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Indonesia. (2016). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
Indonesia. (2024). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Juniartha, I. G. P. A., Sugiartha, I. N. G., & Ujianti, N. M. P. (2021). Keabsahan hasil cetak screenshot sebagai alat bukti dalam pemeriksaan perkara perdata. Jurnal Konstruksi Hukum, 2(2), 401–405. https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3263.401-405
Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2022). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2016). Putusan Nomor 20/PUU-XIV/2016 tanggal 7 September 2016 [Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi].
Makarim, E. (2005). Pengantar hukum telematika: Suatu kompilasi kajian. RajaGrafindo Persada.
Mansur, D. M. A., & Gultom, E. (2005). Cyber law: Aspek hukum teknologi informasi. Refika Aditama.
Marzuki, P. M. (2017). Penelitian hukum (Edisi revisi). Kencana.
Mertokusumo, S. (2013). Hukum acara perdata Indonesia. Cahaya Atma Pustaka.
Mertokusumo, S., & Pitlo, A. (1993). Bab-bab tentang penemuan hukum. Citra Aditya Bakti.
Nathanael, D., & Sudiro, A. (2026). Wanprestasi dalam perjanjian jual beli online berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Studi Putusan PN Klaten Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Kln). Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, 6(4), 3243–3257.
Pengadilan Negeri Klaten. (2022). Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Kln. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. https://putusan3.mahkamahagung.go.id
Ramadhania, M. A., Safitri, N., Putri, S. T., Ramadhany, T. M., Septiansyah, A., & Hartati, S. Y. (2026). Kekuatan pembuktian screenshot sebagai alat bukti elektronik dalam penyelesaian sengketa perdata di Indonesia. CAUSA: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, 16(8).
Sa’adah, N., & Indriawati, S. E. (2020). Akibat hukum perjanjian melalui elektronik ditinjau dari Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, 11(2), 181–192.
Singapore. (1893). Evidence Act 1893 (2020 Rev. Ed.).
Soekanto, S. (1986). Pengantar penelitian hukum. UI Press.
Soekanto, S., & Mamudji, S. (2003). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. RajaGrafindo Persada.
Soroinda, D. L., & Nasution, A. A. R. (2022). Kekuatan pembuktian alat bukti elektronik dalam hukum acara perdata. Jurnal Hukum & Pembangunan, 52(2), 384–405.
Subekti, R. (1983). Hukum pembuktian. Pradnya Paramita.
Subekti, R. (2005). Hukum perjanjian. Intermasa.
Sujatmiko, L., Zumarnis, N., Fatimah, B. C., & Handayani, S. (2026). Kedudukan hukum tangkapan layar percakapan melalui aplikasi WhatsApp sebagai perluasan alat bukti tulisan dalam perkara wanprestasi (Analisis Putusan Nomor 258/Pdt.G/2023/PN Blb). Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, 5(2), 901–908. https://doi.org/10.55606/jurrish.v5i2.8476
Sutantio, R., & Oeripkartawinata, I. (2009). Hukum acara perdata dalam teori dan praktek. Mandar Maju.
United States. (2017). Federal Rules of Evidence, Rules 901 and 902 (as amended effective December 1, 2017).