Kepastian Hukum Penyelesaian Sengketa Konsumen melalui BPSK dalam Transaksi Perdagangan Elektronik: Cacat Prosedur Arbitrase dan Tanggung Jawab Marketplace atas Kegagalan Logistik
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
Penelitian ini menganalisis kepastian hukum penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam transaksi perdagangan elektronik dengan menghubungkan keabsahan prosedur arbitrase dan tanggung jawab penyelenggara marketplace atas kegagalan pengiriman. Persoalan dikaji melalui Putusan BPSK Kabupaten Indramayu Nomor 07/ARBITRASE/BPSK.IM/VIII/2024, Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 50/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Idm, serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 553 K/Pdt.Sus-BPSK/2025. Penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual dengan penafsiran gramatikal serta sistematis. Hasil kajian menunjukkan bahwa penggunaan peraturan yang telah dicabut, pengabaian tahapan penyelesaian, tidak adanya persetujuan arbitrase yang memadai, penentuan arbiter tanpa partisipasi pihak, dan pemanggilan yang tidak efektif merupakan cacat prosedural material. Pembatalan putusan BPSK tidak menghapus hak konsumen atas pemulihan kerugian, tetapi menegaskan bahwa perlindungan konsumen harus dijalankan melalui proses yang sah. Tanggung jawab marketplace perlu ditentukan berdasarkan fungsi nyata dalam transaksi, kendali atas sistem pengaduan dan logistik, representasi kepada konsumen, serta hubungan kontraktual dengan mitra, bukan semata-mata label sebagai perantara digital.
Article Details
Section
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
References
Antari, P. E. D., Yanti, N. K. P., & Ramadhan, R. (2025). The authority of the Consumer Dispute Resolution Body (BPSK) over default disputes in electronic commerce. Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan, 9(1), 123–144. https://doi.org/10.25139/lex.v9i1.9906
Diana, D., & Lie, G. (2025). The application of the strict liability principle in the protection of consumers of digital logistics services. Indonesian Journal of Law and Economics Review, 20(4). https://doi.org/10.21070/ijler.v20i4.1384
Haerani. (2018). Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Mataram sebagai lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Unizar Law Review, 1(1), 99–113.
Holijah. (2020). Hukum penyelesaian sengketa konsumen berskala kecil di Indonesia. Kencana Prenadamedia Group.
Jusar, R., et al. (2023). Tanggung jawab pelaku usaha dan marketplace terhadap pelanggaran asas itikad baik dalam transaksi e-commerce. Sultan Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum, 3(1).
Mahfiroh, R. (2020). Perlindungan hukum terhadap barang kiriman konsumen pengguna jasa Go-Send Instant Courier melalui Tokopedia. Lex Renaissance, 5(1), 235–249. https://doi.org/10.20885/JLR.vol5.iss1.art15
Musyafah, A. A., Khasna, H. W., & Turisno, B. E. (2018). Perlindungan konsumen jasa pengiriman barang dalam hal terjadi keterlambatan pengiriman barang. Law Reform, 14(2).
Putranto, I. A. (2019). Kajian hukum terhadap pelaksanaan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di pengadilan negeri. Masalah-Masalah Hukum, 48(2), 178–185.
Prabowo, R., & Vianda, N. L. (2026). Tanggung jawab hukum platform marketplace atas kegagalan pengiriman barang dalam transaksi e-commerce. Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik, 8(3).
Rahman, A. (2018). Penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Serang. Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum, 2(1), 21–42.
Setiantoro, A., Putri, F. D., Novitarani, A., & Njatrijani, R. (2018). Urgensi perlindungan hukum konsumen dan penyelesaian sengketa e-commerce di era Masyarakat Ekonomi ASEAN. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 7(1), 1–17. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v7i1.220
Lokesworo, M. R. (2026). Kesesuaian prosedur penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Permendag Nomor 17/M-DAG/PER/4/2007. Journal of Human and Education, 6(5), 155–161.
Syamsudin, M. (2021). The failure of the court to protect consumers: A review of consumer dispute resolution in Indonesia. Journal of Consumer Policy, 44, 117–130. https://doi.org/10.1007/s10603-020-09470-0
Utomo, Y. A., Putri, C. K. E., & Sabrie, H. Y. (2020). Tanggung gugat Shopee sebagai online marketplace provider dalam pengiriman barang. Jurnal Bina Mulia Hukum, 4(2), 347– 368.
Yani, F., et al. (2025). Perlindungan hukum konsumen pada platform marketplace Shopee terhadap paket yang hilang oleh jasa pengantar barang. Lex Justitia Journal, 7(2).
Azzachrani, N., Setyawan, F., & Adiwibowo, Y. (2026). Consumer protection against electronic goods damage: A case study of JNE expedition Indonesia. Consumer Justice Journal, 5(2). https://doi.org/10.56943/jcj.v5i2.999
Athallah, R. M. H. S., & Gunadi, A. (2025). Tanggung jawab marketplace atas kerugian konsumen dalam transaksi e-commerce. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 13(9), 2120–2133. https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i09.p17
Syahrani, D. F., & Nurkhaerani, E. (2026). Optimization of online dispute resolution (ODR) for legal certainty in e-commerce consumer protection in Indonesia. https://doi.org/10.30659/jdh.v9i2.53577
Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.
Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872.
Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512.
Indonesia. (2019a). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400.
Indonesia. (2019b). Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 222, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420.
Indonesia. Kementerian Perdagangan. (2007). Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/4/2007 tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen serta Tata Cara Penyelesaian Sengketa Konsumen.
Indonesia. Mahkamah Agung. (2006). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
Indonesia. (2024). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905.
Pengadilan Negeri Indramayu. (2024). Putusan Nomor 50/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Idm, 24 Oktober 2024.
Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2025). Putusan Nomor 553 K/Pdt.Sus-BPSK/2025, 17 Juni 2025.
European Parliament and Council of the European Union. (2019). Directive (EU) 2019/2161 amending Council Directive 93/13/EEC and Directives 98/6/EC, 2005/29/EC and 2011/83/EU as regards the better enforcement and modernisation of Union consumer protection rules. Official Journal of the European Union.