Pembuktian Kesepakatan Lisan dalam Kualifikasi Penyerahan Uang sebagai Pinjam-Meminjam atau Hibah
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
Penelitian ini telah menganalisis pembuktian kesepakatan lisan dalam menentukan kualifikasi penyerahan uang sebagai pinjam-meminjam atau hibah. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Analisis berfokus pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perjanjian, pinjam-meminjam, hibah, dan pembuktian, serta ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian menggunakan konstruksi kasus hipotetis yang memuat kesepakatan lisan sebelum penyerahan, penyerahan uang secara bertahap melalui perantara, dan pesan WhatsApp setelah penyerahan. Konstruksi tersebut dibandingkan dengan putusan pengadilan negeri yang dilaporkan dalam literatur. Hasil analisis menunjukkan bahwa keterangan saksi, fakta penyerahan, dan pesan elektronik memiliki fungsi pembuktian yang berbeda. Ketiganya dapat saling melengkapi apabila memiliki keterhubungan temporal dan substantif. Pesan WhatsApp setelah penyerahan tidak otomatis membuktikan terbentuknya perjanjian sebelumnya. Penilai harus menguji atribusi, keutuhan, konteks, dan keterkaitan pesan dengan dana yang disengketakan. Penelitian menyimpulkan bahwa penentuan titel penyerahan bergantung pada pembuktian persesuaian kehendak mengenai kewajiban pengembalian, bukan semata-mata pada fakta perpindahan uang.
Article Details
Section
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
References
Della, R. B. T., Lestari, A. F., Nurisya, K., Alqarani, U., & Siswajanthy, F. (2026). Eksistensi pesan WhatsApp sebagai alat bukti elektronik dalam pembuktian perdata. Jurnal Pendidikan Tambusai, 10(2), 15426–15433. https://doi.org/10.31004/jptam.v10i2.40243
Desuardi, S. A. N., Yuka, C., Angeline, F., Tanaya, V., & Perera, M. E. (2025). Pembuktian perjanjian lisan dalam perkara wanprestasi: Analisa Putusan Nomor 18/Pdt.G.S/2021/PN.Mrt. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, 5(4), 3628–3634. https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4.4640
Firmansyah, A. W., Alauddin, R., & Malik, F. (2022). Perkembangan kedudukan dan kekuatan bukti elektronik dalam sistem pembuktian perdata. Amanna Gappa, 30(1), 60–74. https://doi.org/10.20956/ag.v30i1.22163
Gaol, S. L. (2019). Keabsahan pinjam meminjam uang secara lisan dalam perspektif hukum perdata. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 9(2), 97–120. https://doi.org/10.35968/jh.v9i2.356
Gultom, N., & Tjempaka. (2023). Analisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara pemberian hibah yang ditarik kembali (Studi Putusan Nomor: 33/Pdt.G/2019/PN/PMS). Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 5(2), 1051–1058. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3227
Harahap, L. A., & Lubis, F. (2025). Analisis yuridis sistem baru dalam pembuktian terhadap dokumen elektronik pada perkara perdata. Ilmu Hukum Prima, 7(2), 243–254. https://doi.org/10.34012/jihp.v7i2.5277
Nurazizah, D. A., & Jaman, U. B. (2025). Kekuatan pembuktian perjanjian di bawah tangan tanpa tanda tangan dalam persidangan perdata. Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum, 4(1), 116–125. https://doi.org/10.55904/cessie.v4i1.1473
Panjaitan, W. N. (2024a). Akibat hukum wanprestasi atas perjanjian lisan pinjam-meminjam oleh pasangan kekasih yang tidak terikat perkawinan. Pattimura Legal Journal, 3(1), 18–24. https://doi.org/10.47268/pela.v3i1.13063
Panjaitan, W. N. (2024b). Menguatkan perjanjian lisan dengan asas itikad baik: Sebuah kajian hukum. PAMALI: Pattimura Magister Law Review, 4(2), 180–186. https://doi.org/10.47268/pamali.v4i2.2263
Purnawan, A. W., & Suharto, M. A. (2025). Pembuktian perjanjian lisan dalam sengketa hutang piutang: Studi Putusan PN Balikpapan Nomor 146/Pdt.G/2021. Jurnal Ilmiah Advokasi, 13(4), 1530–1541. https://doi.org/10.36987/jiad.v13i4.7574
Rambe, I. Y. F., Ikhwan, N., & Simarmata, A. S. H. (2026). Analisis yuridis kekuatan pembuktian tangkapan layar sebagai alat bukti elektronik dalam perkara perceraian. Perspektif Administrasi Publik dan Hukum, 3(2), 20–27. https://doi.org/10.62383/perspektif.v3i2.981
Republik Indonesia. (1847). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23.
Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843. https://peraturan.bpk.go.id/Details/37589/uu-no-11-tahun-2008
Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952. https://jdih.kemenkoinfra.go.id/uu-no-19-tahun-2016
Republik Indonesia. (2024). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905. https://peraturan.bpk.go.id/Details/274494/uu-no-1-tahun-2024
Rifandy, M. A., & Angelia, N. M. (2024). Perjanjian pinjam meminjam berdasarkan Pasal 1754 KUHPerdata. ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora, 2(3), 248–255. https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i3.886
Sa’adah, N. (2020). Akibat hukum pembuktian perjanjian tidak tertulis (Analisis Putusan Nomor 373/Pdt.G/2016/PN Mdn). Pamulang Law Review, 1(2), 137–150. https://doi.org/10.32493/palrev.v1i2.5325
Sarumaha, F. D. H. (2023). Kekuatan hukum pembuktian dalam perjanjian pinjam meminjam uang (Studi Putusan Nomor 02/Pdt.G.S/2022/PN Bnj). Jurnal Panah Hukum, 2(2), 145–156. https://doi.org/10.57094/jph.v2i2.1089
Satriana, D. A., Suparto, S., & Djukardi, E. H. (2026). Perjanjian titip uang yang dipraktikkan sebagai perjanjian pinjam-meminjam dalam perspektif hukum perjanjian. Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora, 3(5), 32–42. https://doi.org/10.62383/aliansi.v3i5.1874
Soroinda, D. L., & Nasution, A. A. R. S. (2022). Kekuatan pembuktian alat bukti elektronik dalam hukum acara perdata. Jurnal Hukum & Pembangunan, 52(2), 384–405. https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no2.1474
Tiodor, P. C., Tjahyani, M., & Asmaniar. (2023). Pembuktian wanprestasi perjanjian utang piutang secara lisan. Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, 5(1), 27–39. https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v5i1.208
Utami, G. C., & Wiraguna, S. A. (2025). Pembuktian digital dalam sengketa perdata: Menguji validitas formil dan materiil dokumen elektronik di era modern. Referendum: Jurnal Hukum Perdata dan Pidana, 2(4), 40–52. https://doi.org/10.62383/referendum.v2i4.1360
Wiguna, D. A., & Lisasih, N. Y. (2026). Kekuatan pembuktian pengakuan pada chat WhatsApp dalam sengketa perdata jasa pemasaran digital (Studi kasus Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel). Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan, 4(3), 20151–20158. https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.5432