Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam Pembentukan Undang-Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012: Analisis terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014
Main Article Content
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan legislasi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 serta menilai sejauh mana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD mengakomodasi putusan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012 memperkuat kewenangan DPD dalam penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas), pengajuan Rancangan Undang-Undang (RUU), dan pembahasan RUU yang berkaitan dengan kewenangannya, tanpa memberikan hak persetujuan akhir. UU Nomor 17 Tahun 2014 telah mengakomodasi sebagian kewenangan tersebut secara normatif. Namun, pengaturan mengenai keterlibatan DPD dalam pembahasan RUU masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya menjamin partisipasi substantif. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi dan penguatan regulasi untuk menjamin kepastian hukum serta efektivitas pelaksanaan kewenangan legislasi DPD dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Article Details
Section

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
References
Firmansyah, A. T., & Siregar, A. (2023). REPOSISI KEDUDUKAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM FUNGSI LEGISLASI UNTUK MEMPERKUAT PARTISIPASI MASYARAKAT YANG BERMAKNA (STUDI PERBANDINGAN ANTARA INDONESIA DENGAN PERANCIS). Wijaya Putra Law Review, 2(2), 159–184. https://doi.org/10.38156/wplr.v2i2.170
Hamdi, M. F. (2018). Rekonstruksi Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 79/PUU-XII/2014. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 20(1), 183–202. https://doi.org/10.24815/kanun.v20i1.9767
Hantoro, N. M. (t.t.). KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 92/PUU-X/2012.
Idami, Z. (2014). Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Setelah Adanya Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012. (92).
Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD dalam UU, Plus Wewenang, Fungsi dan Tugasnya. (t.t.). Diambil 16 November 2026, dari https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6967574/kedudukan-mpr-dpr-dpd-dan-dprd-dalam-uu-plus-wewenang-fungsi-dan-tugasnya
Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Laksono, F., Triningsih, A., Ramdan, A., & Karmadaniah, I. (2016). Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 Terkait Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam Pembentukan UndangUndang. Jurnal Konstitusi, 12(3), 542. https://doi.org/10.31078/jk1236
PUTUSAN NOMOR 296/PUU-XXIV/2026 tentang pengujian Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Nurbaningsih, E. (2015). IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 92/PUU-X/2012 DAN ALTERNATIF MODEL HUBUNGAN KELEMBAGAAN TERKAIT PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG. Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 27(1), 1. https://doi.org/10.22146/jmh.15906
RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 92/PUU-X/2012 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
Putrie, G. J. (2022). KEDUDUKAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA. 11(1).
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.
Reza, F. (2019). DPD sebagai Pembentuk Undang-Undang dan Peranannya dalam Fungsi Legislasi Pascaputusan Mahkamah Konstitusi. 21(1).
Rohmah, E. I. (t.t.). FUNGSI LEGISLASI DPR DAN DPD PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 92/PUU-X/2012). (1).
PUTUSAN Nomor 92/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Ruliah, R. (2018). Penataan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam Sistem dalam Ketatanegaraan di Indonesia. Halu Oleo Law Review, 2(1), 387. https://doi.org/10.33561/holrev.v2i1.4197
Suroto, S. (2018). PERBANDINGAN STRUKTUR DAN KEWENANGAN DPR RI DENGAN DPD RI DALAM FUNGSI LEGISLASI. Hukum Dan Dinamika Masyarakat, 15(2). https://doi.org/10.36356/hdm.v15i2.685
Triningsih, A. (2015). POLITIK HUKUM KEWENANGAN KONSTITUSIONAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM PROSES LEGISLASI PASCA PUTUSAN MK NOMOR 92/PUU-X/2012. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 4(3), 365. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v4i3.11