Reorientasi Pembangunan Hukum Daerah dalam Negara Kesatuan: Dari Legislasi Perda menuju Tata Kelola Hukum Terpadu

Abstract

Pembangunan hukum daerah belum dapat dipahami hanya sebagai pembentukan Peraturan Daerah. Penelitian ini telah mengkaji kedudukan pembangunan hukum daerah dalam perkembangan hukum Indonesia hingga 2026 dengan metode hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis, kasus, dan perbandingan. Analisis menemukan bahwa dokumen pembangunan hukum nasional telah memuat agenda pembinaan hukum daerah, tetapi keterpaduan perencanaan, pembentukan, pelaksanaan, dan evaluasi regulasi masih memerlukan penguatan. Perbandingan fungsional dengan Filipina menunjukkan mekanisme penelaahan ordinansi lokal secara berjenjang dengan tenggat dan akibat hukum tertentu, sedangkan Malaysia menetapkan konfirmasi otoritas negara bagian dan publikasi sebelum peraturan lokal berlaku. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kedua pendekatan tersebut tidak dapat diadopsi untuk menghidupkan kembali pembatalan Peraturan Daerah oleh eksekutif di Indonesia. Sebaliknya, hasil kajian merumuskan model tata kelola terpadu yang menekankan harmonisasi preventif, alasan pemeriksaan tertulis, batas waktu yang pasti, dokumentasi perubahan, partisipasi bermakna, dan evaluasi setelah peraturan berlaku. Model tersebut menempatkan koordinasi kelembagaan, keterlacakan data, dan pengujian yudisial sebagai jaminan konstitusional bagi kualitas hukum daerah.