Rekonstruksi Pertanggungjawaban Perdata Penyelenggara Jalan atas Kecelakaan akibat Kerusakan Infrastruktur: Analisis Kewajiban Pemeliharaan, Pembuktian Kelalaian, dan Hubungan Kausalitas
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
Penelitian ini telah menganalisis konstruksi pertanggungjawaban perdata penyelenggara jalan atas kecelakaan yang berkaitan dengan kerusakan infrastruktur, dengan menitikberatkan pada atribusi kewenangan, standar kehati-hatian, dan pembuktian hubungan kausalitas. Penelitian hukum normatif dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, serta perbandingan terbatas dengan hukum Jerman. Bahan hukum primer ditelaah bersama artikel ilmiah mengenai tanggung jawab pemerintah dan pemeliharaan jalan. Hasil analisis telah menunjukkan bahwa tanggung gugat tidak dapat dibebankan hanya karena kecelakaan terjadi pada ruas jalan yang rusak. Penentuan pihak yang bertanggung jawab harus didahului identifikasi status jalan dan kewenangan penyelenggaranya. Kelalaian dinilai melalui kewajiban memperbaiki kerusakan secara segera dan patut, kewajiban memasang rambu ketika perbaikan belum dapat dilakukan, serta bukti bahwa penyelenggara mengetahui atau secara wajar seharusnya mengetahui bahaya tersebut. Hubungan kausalitas telah diuji dengan mempertimbangkan kondisi jalan, perilaku pengguna, kondisi kendaraan, dan keadaan luar biasa. Perbandingan dengan Jerman telah memperlihatkan pentingnya inspeksi berkala dan tindakan pengamanan yang proporsional. Penelitian telah menyimpulkan perlunya model pengujian tanggung gugat bertahap agar perlindungan korban sejalan dengan kepastian hukum bagi penyelenggara jalan.
Article Details
Section
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
References
Ayudyanti, I., & Noer, Z. (2026). Pertanggungjawaban hukum pemerintah daerah terhadap jalan rusak (Studi Pasal 1365 KUHPerdata). Judge: Jurnal Hukum, 6(9). https://doi.org/10.54209/judge.v6i09.1998
Bundesverwaltungsgericht. (2022, June 2). Urteil vom 2. Juni 2022 – 9 A 13.21. https://www.bverwg.de/de/020622U9A13.21.0
Faradila, Arifudin, N., & Siahaan, N. F. (2026). Tanggung gugat penyelenggara jalan terhadap kecelakaan lalu lintas akibat jalan rusak (Studi hukum perdata). Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, 5(2), 279–288. https://doi.org/10.55606/jurrish.v5i2.7286
Fauzan, M., Manggala, B. S., & Nasution, A. I. (2024). Pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap kerusakan jalan di daerah ditinjau berdasarkan status jalan. Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum, 25(1), 34–56. https://doi.org/10.35315/dh.v25i1.9366
Germany. (1949). Basic Law for the Federal Republic of Germany (Grundgesetz), Article 34. https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_gg/
Germany. (2002). Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), §§ 823, 839. https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/
Hardicky, N., Hardianti, F., & Sahuritna, A. (2024). Pertanggungjawaban pemerintah terhadap kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan jalan rusak. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, 4(6), 2726–2734. https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i6.2866
Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Indonesia. (n.d.). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Indonesia. (2006). Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86.
Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96.
Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292.
Indonesia. (2019). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12.
Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
Ode, A., Nendissa, R. H., & Pattinasarany, Y. (2026). Tanggung jawab pemerintah daerah provinsi dalam menanggulangi jalan rusak. Pattimura Law Study Review, 4(2), 26–37. https://doi.org/10.47268/palasrev.v4i2.23907
Pratama, R. P., Turisno, B. E., & Widanarti, H. (2017). Tanggung jawab pemerintah kepala daerah Kota Pematang Siantar atas kelalaian tidak memperbaiki jalan rusak yang mengakibatkan korban kecelakaan meninggal dunia (Studi terhadap Putusan Nomor 21/Pdt.G/2013/PN.Pms). Diponegoro Law Journal, 6(1), 1–15. https://doi.org/10.14710/dlj.2017.15669
Putra, V. D. A., Hermawan, S., & Nugroho, A. (2025). Analisis tanggung jawab hukum Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dalam pemeliharaan jalan di Jawa Timur. Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora, 2(2), 44–60. https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i2.808
Puspita Sari, S. T., Marwiyah, S., Hamdani, F., & Aribawa, M. Y. (2026). Tanggung negara terhadap kecelakaan lalu lintas akibat kondisi jalan berlubang perspektif perlindungan hukum. Journal Evidence of Law, 5(1), 170–180. https://doi.org/10.59066/jel.v5i1.2191
Rukmini, S., & Luhfitasari, R. (2020). Perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas akibat adanya jalan rusak di jalan provinsi Kabupaten Penajam Paser Utara. Lex Suprema, 2(1), 168–185.
Rumate, K. G., Siar, L., & Mamahit, C. E. M. (2023). Pertanggungjawaban penyelenggara jalan atas kerusakan jalan yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Lex Privatum, 7(2), 33–48.
Sawelet, A., Nirahua, S. E. M., & Saija, V. J. E. (2022). Implementasi kewenangan pemerintah daerah terhadap jalan rusak. TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum, 2(3), 281–292.
Pratiwi, A. S., Aulia, I. S., & Amanda, T. (2024). Bentuk pertanggungjawaban aparatur pemerintah PUPR terhadap penanganan kerusakan jalan di Cipta Karya Kota Pekanbaru. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Merdeka EMBA, 3(2), 1–10.